Media90.id – Sebuah video yang memperlihatkan truk bantuan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, digunakan untuk mengangkut tebu viral di media sosial. Rekaman tersebut memicu perhatian publik karena kendaraan bantuan pemerintah diduga dimanfaatkan di luar peruntukannya.
Menindaklanjuti video yang beredar, Kodim 0725/Sragen bersama Pemerintah Kecamatan Gesi langsung melakukan penelusuran dan mengambil langkah penghentian penggunaan kendaraan tersebut.
Kodim Hentikan Operasional Truk Bantuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, truk yang terlihat dalam video merupakan kendaraan bantuan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Srawung.
Kodim 0725/Sragen menegaskan kendaraan tersebut belum diperbolehkan beroperasi, baik untuk mengangkut tebu maupun keperluan lainnya.
Keputusan itu diambil karena kendaraan masih belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, termasuk kelengkapan dokumen kendaraan. Selain itu, penggunaan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi dinilai berisiko apabila terjadi kerusakan maupun kecelakaan.
Sebagai tindak lanjut, operasional truk langsung dihentikan dan pengelola diberikan teguran agar tidak kembali menggunakan kendaraan bantuan sebelum seluruh ketentuan dan administrasi dipenuhi.
Sempat Disewakan Sebelum Viral
Pemerintah Kecamatan Gesi mengungkapkan bahwa truk bantuan tersebut sempat disewakan dan baru satu kali digunakan sebelum akhirnya dihentikan menyusul viralnya video di media sosial.
Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan aset bantuan pemerintah agar tetap digunakan sesuai tujuan program.
Pengelola KDMP Diingatkan Patuhi Aturan
Sebagai langkah pencegahan, seluruh pengelola Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kecamatan Gesi diingatkan agar tidak memanfaatkan kendaraan bantuan di luar ketentuan yang berlaku.
Pemerintah bersama jajaran TNI menegaskan bahwa kendaraan bantuan merupakan aset negara yang harus digunakan sesuai peruntukan untuk mendukung kegiatan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Mereka juga memastikan akan memberikan tindakan yang lebih tegas apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran serupa dalam pemanfaatan kendaraan bantuan.
Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan aset bantuan pemerintah yang diharapkan mampu menunjang aktivitas koperasi desa secara optimal. Pemerintah berharap seluruh pengurus koperasi mematuhi aturan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program.
