Media90.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan agar proses evaluasi berjalan lebih efektif.
Arahan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Agustina, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG merupakan pekerjaan besar yang melibatkan jutaan penerima manfaat sehingga membutuhkan dukungan lintas kementerian.
“Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silakan ada Kemenkeu, ada BPKP, ada mana lagi tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan,” kata Agustina.
Ia mengaku arahan tersebut menjadi dukungan besar bagi BGN dalam menjalankan tugas memperbaiki pelaksanaan program.
“Buat kami sebagai pimpinan BGN tuh yang paling senang tuh apa, perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat,” lanjutnya.
Selain meminta kolaborasi lintas kementerian, Presiden juga menginstruksikan agar pelaksanaan MBG di berbagai daerah dikaji secara lebih mendalam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran biaya per porsi makanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di kawasan Indonesia timur.
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp15 ribu? Silakan dikaji,” ujar Agustina.
Menurutnya, Presiden Prabowo tidak ingin proses pembenahan dilakukan secara tergesa-gesa. Seluruh kebijakan harus diambil berdasarkan kajian yang matang serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh penerima manfaat.
“Jadi Pak Presiden benar-benar ingin supaya pembenahannya pun tidak buru-buru, benar-benar fair. Itu yang saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik,” katanya.
Agustina juga meminta masyarakat, termasuk pihak-pihak yang masih menunggu perkembangan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk bersabar selama proses pembenahan berlangsung. Menurutnya, BGN masih melakukan penyempurnaan data penerima manfaat maupun data SPPG.
“Mohon kami memang diberi waktu karena Pak Presiden juga tadi benar-benar menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh jajaran BGN saat ini memprioritaskan proses pembenahan sehingga membutuhkan fokus penuh dalam bekerja.
“Jadi tolong kami misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden benar-benar tadi memberikan arahan, ‘oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG’,” pungkasnya.
