Media90 – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan penguatan strategis di Lampung Timur dengan mengedepankan paradigma pemberdayaan berbasis komunitas.
Langkah ini bertujuan mengoptimalkan potensi lokal melalui peningkatan modal sosial dan ekonomi, guna mewujudkan kemandirian daerah yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu bersifat top down kerap mengabaikan dinamika lokal yang justru menjadi motor penggerak ekonomi.
“Kehadiran kami di Lampung Timur untuk memastikan konsep perintis berdaya tumbuh bersama kearifan lokal. Kami berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian, dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kemenko PM menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD) yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Leontinus menyebut, pemerintah harus menjadi pendengar aktif guna menjaring aspirasi riil serta solusi inovatif dari pelaku usaha dan pengelola koperasi.
Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.
Ekosistem pemberdayaan ini difokuskan pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, penguatan kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran. Implementasi pilar tersebut di Lampung Timur diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.
Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyambut positif kolaborasi tersebut sebagai energi baru bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi pertanian dan UMKM di desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi mandiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Sinthia Harkrisnowo dari program ILO PROTECT menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam penguatan standar pelindungan tenaga kerja.
“Kami mendukung rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis, agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja,” ujarnya.
Leontinus menutup dengan menekankan bahwa pelindungan pekerja migran harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa. Negara, kata dia, hadir untuk memastikan jaringan komunitas menjadi benteng perlindungan pertama bagi para pekerja migran, sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.
Kegiatan ini juga melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya pengembangan ekosistem pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan.
