Media90.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Tubaba berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung.
Pencapaian tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/5/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, yang hadir didampingi Ketua DPRD Tubaba, Busroni.
Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Kami sangat bersyukur atas kembali diraihnya opini WTP ini. Namun capaian ini bukan menjadi akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Novriwan.
Ia menambahkan, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi atas capaian yang diraih Kabupaten Tubaba. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurut Nugroho, masih terdapat 14 permasalahan yang berulang dan kerap ditemukan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba, Iwan Mursalin, menyatakan pihaknya akan segera melakukan penataan internal dan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh.
Fokus utama yang akan dilakukan meliputi penyesuaian batas maksimal belanja pegawai serta pemenuhan mandatory spending, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan anggaran daerah.
Iwan juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tubaba untuk menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi BPK sebagai perhatian serius. Ia menegaskan setiap OPD harus segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih berulang agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.
Dengan kembali diraihnya opini WTP untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Tubaba menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
