Media90.id – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia selama puncak musim kemarau 2026. Ia mengusulkan percepatan pembangunan sumur darurat dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pengendalian dampak.
Daniel mengatakan Komisi IV DPR RI sebelumnya telah berulang kali mengingatkan pemerintah mengenai potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi para ahli iklim menjadi salah satu yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir.
Namun, menurutnya, kondisi saat ini telah bergeser dari tahap pencegahan menjadi tahap penanganan dampak.
“Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir. El Nino kuat yang kita hadapi saat ini adalah faktor alam yang memang harus diantisipasi dengan berbagai cara. Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak,” kata Daniel Johan, Sabtu (1/8/2026).
Kekeringan Mulai Terasa di Sejumlah Daerah
Daniel menilai dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Ia mengaku menerima laporan bahwa sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan, sudah hampir dua bulan tidak diguyur hujan. Selain itu, mulai bermunculan titik panas dan kabut asap yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, kondisi serupa juga terlihat di Jawa Barat, di mana puluhan kecamatan telah mengalami kekeringan.
“Ini karena dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat, di banyak daerah hujan sudah hampir dua bulan tidak turun, dan khususnya di Kalimantan, titik-titik hotspot serta kabut asap sudah mulai bermunculan. Data 93 kecamatan di Jawa Barat yang dilanda kekeringan ini juga jadi alarm keras bahwa krisis ini sudah masuk ke tahap yang butuh respons cepat,” ujarnya.
Usulkan Sumur Darurat dan Modifikasi Cuaca
Sebagai langkah penanganan, Daniel mengusulkan dua upaya yang dinilai perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, melakukan pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemanfaatan air tanah dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.
“Kedua, rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak kekeringan dan titik api,” katanya.
Minta Penanganan Terkoordinasi
Daniel menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus memberikan perhatian terhadap dampak kekeringan, terutama terhadap ketahanan pangan dan sektor pertanian yang rentan terdampak.
Ia mendorong BMKG, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah untuk mempercepat langkah mitigasi secara terpadu.
Menurutnya, penanganan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena dapat menghambat respons terhadap situasi darurat.
Ia juga memastikan DPR siap mendorong dukungan anggaran, termasuk melalui realokasi apabila diperlukan, agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara maksimal.
“Jangan sampai penanganannya lambat karena masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri. Tentu dukungan politik anggaran pasti kami dorong agar pendanaan penanganan kekeringan ini dapat dialokasikan dan mengambil dari anggaran lain yang bisa direalokasi, karena jika anggaran tidak cukup maka berdampak pada penanganan dan multiplier effect buruknya sangat besar. Kita tidak inginkan maka anggaran harus siap sedia karena ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat,” tegasnya.
BMKG Prediksi Puncak Kemarau Agustus–September
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung pada Agustus hingga September.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan wilayah yang memiliki potensi kekeringan tertinggi meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan.
Menurut BMKG, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan tetap berada di bawah normal hingga awal Oktober sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih.
“Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk,” ujar Guswanto.
BMKG memperkirakan awal musim hujan mulai terjadi pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan meluas ke berbagai daerah pada November 2026.
