Media90.id – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Fokus utama program kini diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara lebih efektif sekaligus memperkuat tata kelola program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah ingin memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.
“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Berdasarkan data pemerintah, masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena dinilai memiliki peran penting dalam percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Percepat Operasional SPPG di Wilayah 3T
Untuk memperluas cakupan layanan MBG, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa SPPG guna mendukung kelancaran pelaksanaan program di daerah terpencil.
Zulkifli Hasan menegaskan pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan ditargetkan rampung dalam pekan ini. Pendataan kebutuhan maupun kesiapan fasilitas di daerah tersebut juga disebut telah hampir selesai.
“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” katanya.
Pemerintah Validasi Data Penerima MBG
Selain menyempurnakan sasaran penerima, pemerintah turut melakukan validasi data penerima manfaat MBG. Hasil evaluasi menemukan adanya data ganda (double counting) terhadap 4.864.467 siswa dan 845.660 guru yang sebelumnya tercatat sebagai penerima.
Di sisi lain, pemerintah merekomendasikan sebanyak 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga ekonomi mampu agar tidak lagi menjadi prioritas dalam program tersebut. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.
“Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” tegas Zulkifli Hasan.
Pengawasan SPPG Diperketat
Pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
Saat ini masih terdapat 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan tengah menjalani proses penertiban. Pemerintah menegaskan SPPG yang tidak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang ditetapkan akan ditutup secara permanen.
Ketentuan mengenai SLHS juga diterapkan pada penyelenggaraan MBG di pondok pesantren. Pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang diperbolehkan membangun serta mengelola dapur sendiri selama memenuhi seluruh standar kesehatan dan keamanan pangan. Sementara itu, pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang akan mendapatkan layanan melalui SPPG, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga,” ujar Zulkifli Hasan.
Komitmen Perkuat Tata Kelola Program
Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat serta ditangani secara terpadu.
“Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Zulkifli Hasan.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Turut hadir Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta enam wakil menteri dari kementerian terkait. Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sekaligus pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.
