Media90.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera memperkuat langkah mitigasi menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau 2026.
Menurut Singgih, informasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan peringatan dini untuk segera direspons dengan langkah konkret, bukan menunggu hingga dampaknya dirasakan masyarakat.
“Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas,” kata Singgih, Sabtu (1/8/2026).
Dorong Koordinasi Lintas Sektor
Singgih menilai penanganan ancaman kekeringan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan.
Ia menegaskan bahwa mitigasi yang dilakukan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan,” ujarnya.
Antisipasi Karhutla Jadi Prioritas
Selain ancaman krisis air bersih dan penurunan hasil pertanian, Singgih juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Ia meminta pemerintah memperkuat patroli, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memperketat pemantauan di kawasan yang rawan terjadi kebakaran.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Dengan mitigasi yang baik, koordinasi yang solid, dan respons yang cepat, dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
BMKG Prediksi Puncak Kemarau Agustus–September
Sebelumnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan.
Menurut BMKG, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober sehingga berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih.
“Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk,” kata Guswanto.
BMKG menyebut Pulau Jawa menjadi salah satu kawasan paling rentan karena memiliki kebutuhan air yang tinggi, baik untuk aktivitas pertanian maupun kebutuhan masyarakat yang padat.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Di Kalimantan bagian selatan dan tengah, curah hujan di bawah normal diprediksi memicu bertambahnya titik panas.
Adapun Sulawesi Selatan diperkirakan masih mengalami defisit curah hujan hingga September yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian serta ketersediaan air bersih.
“Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November,” pungkas Guswanto.
