Media90 – DPRD Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung Tahun 2026, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (13/4/2026).
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, Wakil Ketua IV Naldi Rinara S Rizal, serta para ketua dan anggota komisi. Kegiatan tersebut juga didampingi Sekretaris DPRD Lampung, Descatama Paksi Moeda.
Kehadiran DPRD dalam forum Musrenbang ini menjadi wujud pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, serta selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Lampung menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Lampung. Tercatat sebanyak 483 usulan telah dihimpun dan menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Mayoritas aspirasi masyarakat berfokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.
Permasalahan banjir saat musim hujan serta keterbatasan air di musim kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
“Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Selain itu, DPRD Lampung juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
DPRD Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta menyelaraskan arah perencanaan pembangunan.
Melalui forum ini, DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
