Media90.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Mirza dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Jumat (12/6/2026).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemprov Lampung Tahun 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung. Dokumen tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Lampung.
BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPD Pemprov Lampung Tahun 2025 setelah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan keuangan Pemprov Lampung dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Pencapaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Keberhasilan tersebut juga menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah terus berjalan dengan baik.
Gubernur Mirza menilai penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta pengawasan yang dilakukan berbagai pihak.
Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan yang memiliki komitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Gubernur Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Lampung.
Meski kembali memperoleh opini WTP, Pemprov Lampung tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Berbagai temuan yang masih memerlukan penyempurnaan telah ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi sebagai pedoman perbaikan bagi masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar proses pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat terus ditingkatkan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lampung.
Melalui tata kelola keuangan yang semakin baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
