BERITA

Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada 2024 Dibuka oleh PPS Bumi Dipasena Agung Tulang Bawang: Simak Syaratnya

259
×

Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada 2024 Dibuka oleh PPS Bumi Dipasena Agung Tulang Bawang: Simak Syaratnya

Sebarkan artikel ini
PPS Bumi Dipasena Agung Tulang Bawang Buka Pendaftaran Anggota KPPS di Pilkada 2024, ini Syaratnya
PPS Bumi Dipasena Agung Tulang Bawang Buka Pendaftaran Anggota KPPS di Pilkada 2024, ini Syaratnya

Media90 – Kampung Bumi Dipasena Agung, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, kini membuka pendaftaran bagi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Ketua PPS Bumi Dipasena Agung, Edi Sutrisno, mengungkapkan bahwa pendaftaran ini merupakan langkah awal dalam persiapan Pilkada serentak yang akan datang.

Ads
close ads

Ia menekankan pentingnya peran KPPS dalam memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

“KPPS memegang peranan vital dalam Pilkada. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan Pilkada tahun ini,” kata Sutrisno, Kamis (19/9/2024).

Pendaftaran dibuka sejak 17 hingga 28 September 2024 dan dapat dilakukan di Sekretariat PPS Bumi Dipasena Agung. Dalam kesempatan ini, PPS membutuhkan sebanyak 21 personil untuk KPPS.

Sutrisno juga menjelaskan syarat-syarat pendaftaran calon anggota KPPS, yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan tidak lebih dari 55 tahun;
  3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Memiliki integritas serta pribadi yang jujur dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota partai politik atau sudah lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat keterangan;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
  7. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  8. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih;
  9. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi anggota PPS Kampung Bumi Dipasena Agung.

Inflasi Lampung Tetap Stabil Pemprov Perketat Pengawasan Harga Pangan
BERITA

Media90 – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung guna mengevaluasi pelaksanaan langkah konkret pengendalian inflasi, Selasa (12/5/2026). Dalam rapat tersebut, Marindo menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi di Lampung patut disyukuri. Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi Lampung tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena dengan capaian tersebut.Ads close ads Menurutnya, arahan Gubernur Lampung menekankan bahwa angka inflasi yang baik harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau. Marindo menegaskan bahwa pengendalian inflasi…

Pemprov Lampung Gelar Operasi Pasar Murah Serentak di 15 Daerah untuk Stabilkan Harga
BERITA

Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Serentak Operasi Pasar komoditas minyak goreng MinyaKita yang digelar di 15 kabupaten/kota se-Lampung, Selasa (12/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di tengah dinamika pasar.Ads close ads Operasi pasar dilaksanakan secara serentak di sejumlah pasar tradisional yang menjadi titik pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI. Khusus di Bandar Lampung, kegiatan ini digelar di lima pasar tradisional, yakni Pasar Pasir Gintung, Pasar Way Halim, Pasar Tugu, Pasar Kangkung, dan Pasar Panjang. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,…

Pemprov Lampung Didorong Tingkatkan Kinerja Lewat Pengawasan Itjen Kemendagri
BERITA

Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan exit meeting pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (12/5/2026). Kegiatan exit meeting tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Itjen Kemendagri di Provinsi Lampung sejak 5 hingga 12 Mei 2026. Pengawasan dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada berbagai aspek penting, mulai dari keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga program strategis pemerintah.Ads close ads Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan,…

TP PKK Pusat Beri Penghargaan atas Aksi Cepat Program Imunisasi Lampung
BERITA

Media90 – Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyambut kunjungan jajaran TP PKK Pusat dalam acara malam ramah tamah yang berlangsung di Mahan Agung, Senin (11/5/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari menyampaikan bahwa kehadiran tim dari pusat menjadi dorongan besar bagi seluruh pengurus PKK di daerah untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.Ads close ads Menurutnya, kunjungan ini menjadi energi baru untuk memperkuat semangat dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah…

Desa Didorong Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi oleh Pemprov Lampung
BERITA

Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, serta optimalisasi program nasional. Kebijakan ini diambil agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga dirasakan hingga ke desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).Ads close ads Menurut Ganjar, arah pembangunan Lampung tetap diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun harus mampu memberikan nilai tambah yang bertahan di daerah, khususnya…

Gubernur Mirza Sukses Hadirkan PSEL di Lampung untuk Olah Sampah Jadi Listrik
BERITA

Media90 – Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya resmi dipercepat setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, tiga pemerintah daerah aglomerasi, dan Danantara Indonesia, pada Senin (11/5/2026) di Jakarta. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan menjadi langkah konkret untuk menjawab persoalan darurat sampah yang selama ini membebani wilayah Lampung Raya.Ads close ads Sampah Jadi Energi: Lompatan Besar Lampung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Riski Sofyan, yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa proyek PSEL bukan sekadar pengelolaan sampah, tetapi sebuah transformasi menuju energi bersih. “Ini bukan…

DPRD Bandar Lampung Dukung Penuh Dana Kementerian PUPR Penanganan Banjir
BERITA

Media90 – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyambut positif dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Dukungan anggaran tersebut dipandang sebagai langkah awal penting dalam upaya penanganan banjir yang selama ini masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah kota.Ads close ads Dorong Penanganan Banjir yang Terpadu Agus menjelaskan bahwa sejak awal Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung telah mendorong agar penanganan banjir dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah kota. Menurutnya, persoalan…