Media90.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mulai melakukan penanganan sementara terhadap sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengganggu mobilitas dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tubaba, M. Iwan Setiawan Ismed Balaw, mengatakan penanganan darurat tahap awal difokuskan pada dua ruas jalan protokol yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan menjadi akses utama masyarakat.
Ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan yakni Jalan Simpang Tiga Tiyuh Panaragan hingga Tugu Payung Simpang Pasar Panaragan Jaya. Selain itu, penanganan juga dilakukan pada ruas jalan dari Tugu Rato Nago Besanding hingga Simpang Pasar Modern Pulung Kencana.
“Merespon keluhan masyarakat serta tindak lanjut dari rapat koordinasi Jumat kemarin, kami mulai melakukan penanganan sementara untuk dua ruas jalan,” ujar M. Iwan dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Dalam penanganan sementara tersebut, Dinas PUPR Tubaba melakukan pengecoran pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama lubang-lubang dalam yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan darurat tersebut dapat segera diselesaikan agar kondisi jalan lebih aman dan nyaman dilalui masyarakat.
Selain melakukan perbaikan sementara, Dinas PUPR Tubaba juga tengah mengajukan usulan pembangunan permanen kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Usulan tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan mengingat kedua ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang banyak digunakan masyarakat setiap hari.
“Kami berharap agar usulan tersebut dapat segera terealisasi, sehingga akses jalan utama ini dapat dibangun kembali dengan standar yang lebih kokoh, lebih nyaman, dan aman bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat darurat. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kondisi jalan dengan tidak membiarkan kendaraan bertonase berlebih melintas di ruas jalan yang daya dukungnya terbatas.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur secara optimal. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal yang lebih longgar agar daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membenahi infrastruktur sekaligus mendorong pencapaian berbagai indikator pembangunan.
“Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
