Media90 – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. melalui Executive Order (EO) 110 pada Rabu, 25 Maret 2026.
Dipicu Konflik Global dan Ketergantungan Impor
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Sebagai negara yang bergantung pada impor minyak, Filipina dinilai rentan terhadap gangguan pasokan energi global.
“Sebagai negara pengimpor minyak, Filipina sangat bergantung pada sumber minyak dari luar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Oleh sebab itu, risiko terganggunya produksi serta distribusi minyak global akan berpengaruh pada ketersediaan di dalam negeri,” ujar Ferdinand dalam deklarasinya.
Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan akan melakukan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Koordinasi kebijakan dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi di dalam negeri stabil dan terpenuhi. Pada saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan mitigasi risikonya terhadap perekonomian,” tambahnya.
Langkah ini menjadi upaya antisipasi terhadap dampak lanjutan dari gejolak harga energi global.
Program UPLIFT Jadi Andalan
Sebagai bagian dari solusi, pemerintah Filipina meluncurkan paket kebijakan bernama Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UPLIFT).
Program ini dirancang sebagai jaringan pengaman bagi sektor-sektor vital, seperti:
- Industri
- Transportasi
- Pangan
- Kebutuhan dasar masyarakat
UPLIFT bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah tekanan kenaikan harga energi.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah membentuk Komite UPLIFT yang langsung diketuai oleh Presiden. Komite ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari sektor energi, keuangan, pertanian, hingga kesejahteraan sosial.
Dampak Global Mulai Terasa
Kebijakan Filipina ini menunjukkan bahwa dampak konflik geopolitik kini mulai merambah sektor energi di berbagai negara. Lonjakan harga minyak global berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian, terutama bagi negara-negara yang masih bergantung pada impor energi.
Situasi ini pun menjadi perhatian dunia, mengingat stabilitas energi merupakan faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
