Media90.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memaparkan berbagai capaian kinerja pemerintah sepanjang 2025 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Rini menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan pada berbagai indikator kinerja tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran Kementerian PAN-RB dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Berbagai indikator strategis nasional menunjukkan tren yang terus membaik, mulai dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat.
Di tingkat internasional, Indonesia juga mencatat peningkatan pada sejumlah indikator tata kelola pemerintahan, seperti Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Digital Government Index Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Bahkan, Indonesia kini menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dalam indeks pemerintahan digital OECD.
Menurut Rini, Kementerian PAN-RB memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui tiga peran utama.
“Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD,” jelasnya.
Dalam pemanfaatan anggaran Tahun 2025, Kementerian PAN-RB mengelola anggaran efektif sebesar Rp314 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari 97,98 persen.
Melalui anggaran tersebut, kementerian berhasil mencatat tujuh capaian strategis.
Capaian pertama adalah penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis pemerintahan.
Kedua, memperluas pelayanan publik yang terintegrasi, berkualitas, dan inklusif. Hingga tahun 2025, telah terbentuk 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
“Di samping itu, inisiatif inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA),” kata Rini.
Capaian berikutnya meliputi penguatan efektivitas dan kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan fleksibilitas sistem kerja.
Selain itu, Kementerian PAN-RB juga memperkuat manajemen kinerja instansi pemerintah melalui peningkatan kebijakan akuntabilitas, penguatan kapasitas organisasi, serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pada bidang transformasi digital, kementerian terus membangun ekosistem Pemerintah Digital yang mencakup tata kelola, Digital Public Infrastructure (DPI), serta layanan digital pemerintah yang terintegrasi.
Di sektor manajemen aparatur sipil negara (ASN), implementasi sistem merit juga terus diperkuat melalui penataan pegawai non-ASN, penguatan manajemen ASN berbasis merit, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform digital.
Sementara capaian ketujuh adalah dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola pemerintahan dengan standar internasional.
Rini menegaskan reformasi birokrasi merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB tetap berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia,” tutupnya.
